PKH Lampung News – Rentetan aksi penjarahan yang menyasar rumah-rumah pejabat negara telah memicu kekhawatiran akan terulangnya tragedi kelam seperti krisis 1998. Gelombang kemarahan publik ini dipicu oleh dugaan penjarahan yang dilakukan oleh oknum pejabat, memperburuk situasi yang sudah tegang.
Kekerasan dan Penjarahan Meluas: Rumah Pejabat Jadi Sasaran
Aksi penjarahan terjadi beruntun sejak 30 hingga 31 Agustus dini hari. Beberapa rumah milik pejabat negara menjadi sasaran amuk massa. Rumah anggota DPR seperti Ahmad Sahroni, Eko Patrio, dan Uya Kuya dilaporkan menjadi target penjarahan. Bahkan, rumah yang diduga milik Menteri Keuangan, Sri Mulyani, juga tak luput dari sasaran pada Minggu (31/08) dini hari. Video-video yang merekam kejadian ini viral di media sosial, menambah panasnya situasi.
Kantor berita Antara melaporkan bahwa rumah Eko Patrio dipenuhi dengan perabotan rumah tangga, pakaian, dan barang elektronik yang berserakan. Serpihan kaca pintu dan jendela yang pecah akibat lemparan benda keras juga terlihat jelas. Beberapa orang terlihat membawa keluar barang-barang seperti kursi, lampu, koper, speaker studio, dan kasur.
Baca juga: BYD vs VinFast: Persaingan Pabrik Mobil Listrik di Indonesia Memanas?
Baca juga: Indonesia Council Building Fire: Three Dead Amid Protests
Uya Kuya mengaku ikhlas rumahnya dijarah, namun menyayangkan nasib hewan peliharaannya.
“Intinya aku ikhlas saja, enggak apa-apa aku ikhlas. Cuma yang sedih kucing-kucing, makhluk hidup dijarah, gitu saja,” kata Uya Kuya kepada detik.com, Sabtu (30/08).
Rumah Ahmad Sahroni juga menjadi sasaran amuk massa. Massa menjarah berbagai barang berharga, mulai dari perabotan, barang elektronik, hingga dokumen penting. Barang koleksi pribadi Sahroni seperti patung Iron Man dan Spider-Man juga ikut dijarah.
Pengamat Menilai Kevakuman Kepemimpinan Jadi Pemicu
Pengamat politik dan sosial, Vidhyandika Djati Perkasa, menilai bahwa kevakuman kepemimpinan menjadi “sumber kekacauan”. Ia menekankan perlunya evaluasi kebijakan dan sikap pemerintah.
“Sekarang permasalahannya kita tidak punya trusted leadership, baik dari eksekutif maupun legislatif. Ini menjadi sumber kekacauan,” ucap Vidhyandika.
Baca juga: Boeing: Indonesia Butuh 600 Pesawat Baru | Berita Riau Terkini
Vidhyandika juga menyayangkan instruksi Presiden Prabowo untuk menindak tegas.
“Kalau itu benar kenapa justru kekerasan yang justru diwujudkan, bukannya menyelesaikan akar masalahnya.”
Ia juga menambahkan,
“Semua harus ditempatkan pada kepentingan rakyat. Legislatif dan yudikatif juga jangan jadi institusi yang pro-kekuasaan,”
Vidhyandika menekankan bahwa kondisi saat ini mirip dengan situasi tahun 1998, dengan ketimpangan ekonomi dan ketidakpekaan pejabat publik menjadi pemicu kemarahan rakyat.
“Menurut analisis saya, mengarah ke kerusuhan 1998. Semoga tidak seperti itu. Tapi intinya memang polanya mirip dengan kasus 98 itu,” ucap Vidhyandika.
Baca juga: Pelatihan Teknisi AC INALUM: Peluang Kerja Baru Warga Batu Bara
Krisis Ekonomi dan Politik: Ancaman Lebih Besar dari Sekadar Pasar Saham
Ekonom Bhima Yudhistira memperingatkan bahwa ketidakstabilan sosial politik dapat berdampak buruk pada nilai tukar rupiah dan iklim investasi.
“Ini krisis politik bertemu dengan masalah ekonomi bisa menjadi pra-krisis yang multi sektor dan multi dimensi. Ini bisa saja sama buruknya dengan [krisis] 98,” ucap Bhima.
Bhima menambahkan,
“Ini eskalasi bisa berlanjut. Bukan hanya pasar saham yang terdampak, tapi rupiah dan investasi yang mau masuk pun berpikir ulang.”
Bhima juga menyoroti perlunya perombakan tim ekonomi dan perubahan postur APBN.
“Saat ini, kendali ada pada Presiden Prabowo untuk bisa merombak tim ekonomi dan mengubah postur APBN yang tidak lagi berat pada program-program populis.”
Baca juga: Media Online Bekasi: Berita Nasional Terkini
Tindakan Pemerintah dan Reaksi Masyarakat
Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan penindakan tegas terhadap pelaku pengerusakan dan penjarahan.
”Kita tidak dapat pungkiri bahwa mulai kelihatan gejala adanya tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum. Bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme,” ujar Prabowo.
Prabowo juga menuding adanya intervensi dan upaya adu domba dari pihak yang tidak menginginkan Indonesia sejahtera.
Di sisi lain, Hendardi dari Setara Institute menegaskan bahwa penjarahan tidak dapat dibenarkan dan berbeda dengan demonstrasi damai.
“[Aksi anarkis] ini pola yang hanya bisa digerakkan oleh orang-orang terlatih. Kerumunan massa anarkis adalah fakta permukaan saja,” ucap Hendardi.
Baca juga: Sanksi Sosial, Momentum Evaluasi Perda Ketertiban
Menyusul kerusuhan yang meluas, TikTok menangguhkan fitur siaran langsungnya di Indonesia sebagai langkah untuk membatasi konten yang berpotensi menghasut.
Dampak dan Langkah Selanjutnya
Kondisi ini menuntut respons cepat dan tepat dari pemerintah. Kebijakan yang jelas dan berpihak pada rakyat sangat dibutuhkan untuk meredam kemarahan publik dan mencegah eskalasi lebih lanjut. Para pemangku kepentingan diharapkan mengambil langkah konstruktif untuk menjaga stabilitas negara dan mencegah terulangnya krisis serupa.
