PKH Lampung News – Gelombang kemarahan dan duka menyelimuti publik setelah insiden tragis yang melibatkan kendaraan taktis Brimob yang menewaskan seorang pengemudi ojek online (ojol) di tengah aksi unjuk rasa pada Kamis (28/08) malam. Peristiwa ini terjadi pasca-pengambilalihan aksi protes buruh oleh massa di Gedung DPR. Reaksi keras pun datang dari Istana Kepresidenan, disertai permintaan maaf dari para pejabat kepolisian.
Insiden ini memicu amarah besar di kalangan masyarakat, yang kemudian meluas menjadi tuntutan agar para pemimpin kepolisian bertanggung jawab penuh atas kejadian tersebut.
Selain itu, muncul desakan agar investigasi mendalam segera dilakukan untuk mengungkap seluruh fakta di balik tragedi ini.
Bahkan, seruan untuk mengadakan demonstrasi sebagai bentuk protes terhadap tindakan represif aparat kepolisian mulai bergema.
Sejumlah media turut menyoroti latar belakang korban, Affan Kurniawan (21 tahun), yang disebut sebagai “tulang punggung keluarga”.
Affan tinggal bersama tujuh anggota keluarganya di sebuah rumah kontrakan sederhana berukuran 3×11 meter di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
Kisah Pilu Keluarga Korban
Wartawan BBC News Indonesia, Famega Syavira Putri, mengunjungi kediaman Affan dan mendapati jenazahnya disemayamkan di dekat rumah kontrakan keluarga.
Keluarga Affan tinggal di kontrakan dua kamar yang disewa seharga Rp1,2 juta per bulan. Satu kamar ditempati Affan bersama abangnya, sementara kamar lainnya untuk kedua orang tua mereka.
Ibu Affan, Herlina, tak kuasa menahan tangis di sisi jenazah putranya.
Kehadiran politikus Anies Baswedan untuk menyampaikan belasungkawa disambut dengan jeritan histeris Herlina yang berulang kali menyebut, “Anak saya sudah tidak ada pak.”
Nenek Affan, Muuzizah, mengenang Affan sebagai sosok yang baik dan pekerja keras.
“Dia kerja dan bisa menyimpan uang sedikit-sedikit,” kata Muuzizah.
Pertemuan terakhir mereka terjadi saat Affan mengantarkan beras ke rumahnya di Jatipulo.
Jenazah Affan dimakamkan di pemakaman Karet Bivak.
Reaksi Istana dan Kepolisian
Di tengah suasana duka, Istana Kepresidenan dengan cepat merespons kejadian tersebut.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan permohonan maaf atas nama Istana Kepresidenan.
“Kami memohon maaf atas kejadian apa pun yang sudah pasti tidak kita inginkan,” kata Prasetyo Hadi dalam keterangan tertulisnya.
Prasetyo menambahkan bahwa koordinasi intensif dilakukan dengan berbagai pihak untuk memastikan situasi tetap kondusif, serta meminta aparat kepolisian untuk tetap sabar dan berhati-hati dalam melakukan pengamanan.
Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suheri, juga menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban. Ia menyatakan bahwa pelaku penabrakan telah diserahkan kepada Divisi Propam.
Kepala Divisi Propam Polri, Irjen Abdul Karim, turut menyampaikan duka cita dan berjanji akan melakukan penindakan serta proses hukum yang seadil-adilnya.
Irjen Abdul Karim mengungkapkan bahwa terdapat tujuh orang yang berada di dalam kendaraan taktis Brimob yang terlibat dalam insiden tersebut. Mereka sedang diperiksa di Mako Brimob di Kwitang, Jakarta Pusat.
“Pelaku kita sudah amankan. Saat ini dalam proses pemeriksaan yang dilakukan tim gabungan Propam Mabes Polri dan Propam Korps Brimob Polri mengingat pelaku berasal dari kesatuan Brimob Polda Metro Jaya,” kata Irjen Abdul Karim.
Identitas ketujuh pelaku adalah Kompol C, Aipda M, Bripka R, Briptu D, Bripda M, Baraka Y, dan Baraka J.
“Masih kita dalami perannya, siapa yang menyetir, masih kita dalami. Yang jelas ketujuh orang ini berada dalam satu kendaraan,” kata Irjen Abdul Karim.
Gelombang Protes dan Kemarahan Publik
Ratusan pengemudi ojek online mendatangi Markas Komando Brimob di Kwitang, Jakarta Pusat, sebagai bentuk protes atas kejadian tersebut.
Video rekaman kendaraan polisi yang melindas pengemudi ojek online viral di media sosial, memicu kecaman keras dari warganet.
Rekaman video menunjukkan mobil rantis tetap melaju meski korban sudah terkapar, dan beberapa demonstran berusaha mengejar dan menghentikan mobil tersebut.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa tragis ini.
“Saya menyesali terhadap peristiwa yang terjadi dan mohon maaf sedalam-dalamnya,” ujar Sigit kepada Kompas.com.
Awal Mula Aksi Protes
Sebelumnya, aksi protes yang awalnya dilakukan oleh kelompok buruh di Gedung DPR, Jakarta, diambil alih oleh mahasiswa dan elemen masyarakat. Demonstrasi sempat diwarnai kericuhan saat aparat berupaya membubarkan massa.
Sebagian besar buruh yang telah berunjuk rasa sejak pagi meninggalkan lokasi demonstrasi di Gedung DPR pada siang hari.
Namun, sejumlah mahasiswa terpantau melakukan aksi jalan kaki dari Palmerah menuju Gedung DPR, menentang fasilitas dan tunjangan mewah yang diberikan kepada anggota DPR.
Gelombang massa aksi terus berdatangan dan berupaya menerobos barisan aparat kepolisian di gerbang DPR, yang kemudian direspon dengan tembakan air untuk mengurai massa.
Massa aksi membalas dengan melempar petugas dengan benda keras, hingga akhirnya aparat kepolisian menggunakan meriam air (water canon) dari dalam Gedung DPR, membuat massa aksi berhamburan menyeberang jalan tol.
Hingga sore hari, kericuhan masih terjadi di sekitar Stasiun Palmerah, dengan sebagian massa membalas tindakan aparat kepolisian dengan melempar kembang api dan batu atau benda keras.
Kericuhan ini berdampak pada layanan KRL Commuter Line, dengan penghentian sementara perjalanan Commuter Line Rangkasbitung dari Stasiun Tanah Abang karena kerumunan massa di jalur rel lintas Tanah Abang – Palmerah.
Tuntutan Buruh dalam Aksi Serentak
Sebelumnya, ribuan buruh menggelar unjuk rasa serentak di Jakarta dan berbagai kota besar lainnya, menuntut kenaikan upah minimum, menolak PHK, penghapusan sistem outsourcing, pengesahan RUU ketenagakerjaan, RUU Perampasan Aset, dan revisi Undang-Undang Pemilu.
Ratusan buruh berkumpul di depan gedung TVRI dan melanjutkan aksi jalan kaki menuju Gedung DPR untuk bergabung dengan peserta aksi lainnya.
Di Medan, kelompok-kelompok buruh bergerak menuju gedung DPRD.
Di Bandung dan Semarang, aksi buruh juga direncanakan digelar di gedung DPRD masing-masing kota.
Pihak kepolisian mengimbau agar aksi buruh berjalan “humanis, aman dan tertib”, merujuk pada demonstrasi sebelumnya yang memprotes tunjangan anggota DPR yang berlangsung ricuh.
Lebih dari 4.500 anggota polisi dikerahkan untuk mengamankan demonstrasi buruh di Jakarta, dibantu oleh TNI.
Salah satu buruh yang berdemonstrasi, Surmi, menegaskan bahwa mereka turun ke jalan untuk menolak upah murah dan menuntut kenaikan upah.
“Harus naikkan upah murah karena upahnya DPR saja naik Rp3 juta sehari,” ujar Surmi.
Ia juga meminta DPR dan pemerintah mengesahkan Undang-Undang Keteganakerjaan dan menghapus sistem outsourcing.
Buruh perempuan juga menyampaikan keluh kesah tentang pendapatan mereka yang sebagian besar habis untuk membiayai sekolah anak-anak mereka, hingga terpaksa berhutang kepada rentenir.
“Saya meneteskan air mata saat lihat DPR dikasih gaji dan tunjangan yang besar itu, sementara kami mau makan saja harus mikir. Bukan cuma saya yang mengalami, semua buruh juga, di mana perhatian negara buat kami?”
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengungkit pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait penghapusan sistem outsourcing dan menyayangkan belum dicabutnya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pekerja Alih Daya.
“Jadi jangan salahkan buruh mahasiswa turun ke jalan. DPR dan Menteri yang tidak mau menjalankan apa yang disampaikan presiden,” tegas Iqbal.
Menanggapi tuntutan buruh, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan bahwa penetapan upah minimum sudah ditetapkan melalui mekanisme yang melibatkan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas).
Suara dari Peserta Aksi Non-Buruh
Di antara peserta aksi, terdapat Patihau Simanjuntak, warga Pematang Siantar, Sumatra Utara, yang datang ke Jakarta untuk menyuarakan kekecewaannya terhadap DPR yang tidak mendengar aspirasinya sebagai rakyat.
“Mereka kuncinya [kebijakan] tetapi mereka yang berkhianat kepada rakyat,” tutupnya.
Aster, warga Yogyakarta, juga datang sendiri untuk mengikuti unjuk rasa di depan Gedung DPR, menyuarakan ketimpangan antara pejabat dan rakyat.
“Saya ke sini sengaja, dengan dana sendiri, saya harus ke DPR, harus bersuara, kekacauan ini harus berhenti di generasi saya,” ungkap Aster.
Aksi di Berbagai Daerah
Di Semarang, Jawa Tengah, ratusan massa dari Aliansi Buruh Jawa Tengah (ABJAT) menggeruduk kantor DPRD, menyuarakan penghapusan outsourcing dan mengkritisi tunjangan gaji DPR yang sehari setara dengan upah warga Jateng selama sebulan.
“Bila perlu DPR tidak ada fungsinya, ya sudah dibubarkan saja. Karena buat apa memberikan uang kepada orang yang kerjanya hanya menghisap saja tanpa ada peduli dengan rakyat atau konstituennya,” tegas Koordinator Aksi dari FSPIP Jateng, Karmanto.
Di Bandung, Jawa Barat, sekitar 100 orang massa dari berbagai serikat buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, menuntut kenaikan UMK dan meminta pemerintah membentuk Satgas PHK.
“Kami menuntut kenaikan UMK untuk di Jawa Barat adalah 8,5 sampai 10,5%. Terkait pajak kami meminta PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dinaikan menjadi Rp7,5 juta,” kata Ketua Pengurus Daerah KSPI Jawa Barat, Dadan Sudiana.
Di Medan, Sumatra Utara, ratusan buruh menggelar unjuk rasa damai di luar gedung DPRD Sumatra Utara, menyinggung tingkah laku para menteri serta anggota DPR RI.
Menurut buruh asal Kabupaten Deli Serdang, Aseh Simamora, kelakuan sejumlah pejabat dan penyelenggara negara saat ini sudah keterlaluan dan terkesan amoral.
“Jijik, jijik. Apalagi melihat Eko Patrio dan Uya Kuya, tidak cocok jadi DPR. Cocoknya lengserkan. Ahmad Sahroni juga. Cocok mereka melawak saja,” ujar Aseh.
Ketua Partai Buruh Sumatera Utara Willy Agus Utomo mengatakan bahwa demo ini merupakan bagian dari aksi unjuk rasa serentak serikat buruh di seluruh Indonesia.
“Kalau tuntutan kami tidak direalisasikan, maka kami akan demo setiap hari,” ujar Willy.
- Kenaikan upah minimum
- Penolakan terhadap PHK
- Penghapusan sistem outsourcing
2 thoughts on “Ojol Tewas Ditabrak Kendaraan Polisi: Istana Bereaksi Keras,”